Bara-JP Lampung Soroti Ucapan Dasco “Jangan Teriak Hidup Jokowi”, Desak DPP Gelar Pleno

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Sabtu, 23 Mei 2026 - 13:55 WIB

40233 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi DPD Bara-JP Lampung mendesak DPP menggelar pleno untuk mengklarifikasi pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dalam insiden mic bocor di DPR RI.

Ilustrasi DPD Bara-JP Lampung mendesak DPP menggelar pleno untuk mengklarifikasi pernyataan Sufmi Dasco Ahmad dalam insiden mic bocor di DPR RI.

ATAPKOTA.COM, LAMPUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara-JP) Lampung mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera menggelar rapat pleno untuk mempertanyakan maksud pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang terekam dalam insiden mic bocor usai Rapat Paripurna DPR RI.

Desakan tersebut muncul setelah beredar rekaman audio yang diduga memuat suara Sufmi Dasco Ahmad mengucapkan kalimat, “asal jangan teriak hidup Jokowi,” pada Rabu (20/5/2026), sesaat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan.

Sekretaris DPD Bara-JP Lampung, Robenson, mengatakan pernyataan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka dalam forum resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami meminta DPP segera melakukan pleno. Publik berhak mengetahui apa maksud dari pernyataan itu. Apakah sekadar candaan atau ada arah politik tertentu yang ingin disampaikan,” ujar Robenson.

Menurutnya, insiden mic bocor yang viral di media sosial memunculkan berbagai tafsir, mulai dari candaan internal hingga dugaan adanya pergeseran arah politik antara koalisi pemerintahan saat ini dengan era kepemimpinan sebelumnya.

“Sebagai relawan yang dulu mengawal perubahan, kami tidak ingin ada komunikasi politik yang menimbulkan kebingungan. Klarifikasi penting agar barisan tidak goyah,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Ketua PAC Bara-JP Pagar Dewa. Ia menilai klarifikasi penting dilakukan agar kader di tingkat bawah tidak salah menafsirkan arah politik organisasi.

“Pernyataan seperti itu bisa menimbulkan kegaduhan di akar rumput. Kami di PAC Pagar Dewa meminta DPP segera bersikap. Kalau memang hanya candaan, sampaikan. Kalau ada maksud politik, jelaskan kepada kader agar tidak menimbulkan spekulasi di lapangan,” ujarnya.

Dalam rekaman yang beredar, suara yang diduga milik Dasco terdengar di tengah suasana santai usai sidang. Di sampingnya tampak Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga terdengar menanggapi dengan tawa kecil.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Sufmi Dasco Ahmad maupun Sekretariat DPR RI terkait suara yang terekam dalam siaran langsung tersebut.

DPD Bara-JP Lampung menyatakan masih menunggu sikap resmi DPP sebelum menentukan langkah organisasi selanjutnya. (AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru