Mahasiswa UMB Gelar Survei Awal KKN di Desa Meles Bawah Curup Timur

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 29 Mei 2026 - 21:30 WIB

40267 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa UMB.(Foto:Ist)

Mahasiswa UMB.(Foto:Ist)

ATAPKOTA.COM, BENGKULU – Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) mulai melakukan survei awal Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, sebagai langkah mengenal kondisi sosial masyarakat sekaligus menyusun program kerja yang sesuai kebutuhan desa.

Kegiatan survei tersebut berlangsung belum lama ini dan diikuti oleh kelompok mahasiswa peserta KKN yang akan menjalankan pengabdian masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam kegiatan itu, mahasiswa melakukan observasi lingkungan, pendataan potensi desa, serta berdiskusi langsung bersama masyarakat dan aparatur desa terkait berbagai kebutuhan maupun persoalan yang dihadapi warga.

Kehadiran mahasiswa mendapat sambutan positif dari masyarakat Desa Meles Bawah. Warga berharap program KKN yang nantinya dijalankan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan desa, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, dan pelayanan masyarakat.

Ketua Kelompok KKN, Muhammad Ilham Ramadhan, mengatakan survei awal dilakukan untuk memastikan program kerja yang disusun benar-benar tepat sasaran dan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, sejumlah program yang tengah disiapkan akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), literasi digital, hingga pengembangan inovasi pelayanan desa.

“Melalui survei ini kami ingin mengetahui langsung kondisi masyarakat agar program kerja yang kami buat benar-benar bermanfaat dan berdampak bagi warga Desa Meles Bawah,” ujar Muhammad Ilham Ramadhan.

Selain menjadi bagian dari tahapan persiapan KKN, kegiatan survei tersebut juga dimanfaatkan mahasiswa untuk membangun komunikasi awal dengan masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaan program nantinya berjalan lebih efektif.

Mahasiswa berharap sinergi antara kampus, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terjalin dengan baik selama pelaksanaan KKN berlangsung sehingga mampu menghadirkan kontribusi positif bagi pembangunan desa.

 

Kontributor : Sudarwan-atapkota.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru