ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan isu strategis yang harus menjadi perhatian seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh yang berlangsung di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (28/7/2026).
Menurut Bobby, pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab setiap keluarga, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menetapkan sektor pangan sebagai salah satu program prioritas nasional.
Karena itu, pemerintah di setiap tingkatan diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut hingga menjangkau masyarakat di tingkat desa.
“Dan tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini dapat terimplementasi hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami oleh masyarakat,” ujar Bobby Nasution.
Ia menilai keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian.
Bobby Nasution mengatakan berbagai program pemerintah di sektor pertanian mulai menunjukkan perkembangan positif.
Salah satu indikator yang disampaikan adalah meningkatnya penyerapan hasil pertanian yang dinilai memberikan dampak bagi petani.
“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden sejalan semua, termasuk di bidang pertanian. Kita mengetahui data-data bagaimana penyerapan hasil pertanian saat ini sudah sangat baik,” katanya.
Meski demikian, Bobby tidak memaparkan data kuantitatif mengenai tingkat penyerapan hasil pertanian dalam kesempatan tersebut.
Bobby Nasution juga mengajak organisasi Tani Merdeka untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung berbagai program pembangunan sektor pertanian.
Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan untuk memperkuat kapasitas petani sekaligus mendorong peningkatan produktivitas pertanian di daerah.
“Ke depan, program-program Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan, karena kami yakin semuanya sudah memiliki tenaga ahli di bidangnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumatera Utara, Gusmiyadi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap pengembangan sektor pertanian.
Ia juga mendukung rencana penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara yang dinilai dapat mendukung pengembangan sektor pangan secara lebih terarah.
Dalam kesempatan tersebut, Gusmiyadi menyampaikan bahwa Sumatera Utara belum terpilih sebagai tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan Tahun 2029.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar Sumatera Utara menjadi tuan rumah pertemuan petani tingkat nasional.
“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” katanya.
Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah dan peserta pelatihan dari wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian sekaligus memperkuat jejaring antarpelaku pertanian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.(AP/red)
