Wali Kota Subulussalam Usulkan Kampus Universitas Republik Indonesia Dibangun di Aceh

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 31 Juli 2026 - 21:15 WIB

40104 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin saat bertemu Gubernur URI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto di ruang kerjanya pada Jumat (31/7/2026).

Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin saat bertemu Gubernur URI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto di ruang kerjanya pada Jumat (31/7/2026).

ATAPKOTA.COM, SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam mengusulkan agar Kota Subulussalam menjadi salah satu lokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah barat selatan Aceh. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Subulussalam H. Rasyid Bancin saat bertemu Gubernur URI yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan Taufanto di ruang kerjanya pada Jumat (31/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, H. Rasyid Bancin—yang akrab disapa HRB—didampingi Wakil Ketua DPRK Subulussalam, Rasumin. Hadir pula Yos Sunitiyoso, yang menjabat sebagai Wakil Gubernur URI sekaligus Direktur Hilirisasi dan Kemitraan pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Menurut Pemerintah Kota Subulussalam, usulan tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan pemerataan akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan Aceh.

Dalam kesempatan itu, HRB meminta agar Aceh memperoleh alokasi pembangunan salah satu dari rencana sepuluh kampus Universitas Republik Indonesia yang tengah dipersiapkan pemerintah. Ia mengusulkan Subulussalam sebagai lokasi yang dinilai memenuhi sejumlah pertimbangan strategis.

“Subulussalam merupakan satu-satunya kota di Aceh yang hingga kini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Kondisi ini menjadi tantangan bagi generasi muda kami untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” ujar HRB.

Ia menjelaskan, selama ini banyak lulusan sekolah menengah dari Subulussalam harus melanjutkan pendidikan ke Banda Aceh, Medan, maupun daerah lain karena belum tersedianya perguruan tinggi negeri di kota tersebut.

Menurut HRB, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat, mulai dari transportasi, tempat tinggal, hingga kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan di luar daerah.

“Kehadiran perguruan tinggi negeri bukan hanya tentang membangun kampus, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan berkualitas,” katanya.

Pemerintah Kota Subulussalam juga menyampaikan bahwa daerah tersebut sedang mengembangkan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya melalui program Sekolah Rakyat (SR) dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Kehadiran perguruan tinggi negeri dinilai dapat melengkapi jenjang pendidikan yang telah dikembangkan pemerintah daerah.

Selain itu, HRB menilai posisi geografis Subulussalam yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadikan kota tersebut berpotensi melayani kebutuhan pendidikan masyarakat dari berbagai daerah sekitar.

Apabila usulan tersebut terealisasi, kampus Universitas Republik Indonesia di Subulussalam diproyeksikan dapat melayani mahasiswa dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, serta sejumlah kabupaten di Sumatera Utara seperti Pakpak Bharat dan Dairi.

Menurut Pemerintah Kota Subulussalam, keberadaan perguruan tinggi negeri di kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Universitas Republik Indonesia maupun pemerintah pusat mengenai keputusan penetapan lokasi pembangunan kampus tersebut. Pertemuan yang berlangsung merupakan bagian dari penyampaian usulan Pemerintah Kota Subulussalam.

Laporan : Dalian bancin-atapkota.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru