Wapres Gibran Dorong Digitalisasi Usaha Desa untuk Buka Akses Pasar Ekspor

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Jumat, 14 Agustus 2026 - 13:42 WIB

4047 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wapres Gibran mendorong digitalisasi usaha desa untuk memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan masyarakat.

Wapres Gibran mendorong digitalisasi usaha desa untuk memperluas akses pasar ekspor dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan masyarakat.

ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong penguatan pelaku usaha desa melalui peningkatan kapasitas usaha, pengembangan komoditas unggulan, dan pemanfaatan digitalisasi untuk memperluas akses pasar hingga ke pasar ekspor dalam pertemuan dengan pengurus Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia (APUDSI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum APUDSI Maulidan Isbar bersama jajaran pengurus. Pembahasan mencakup potensi usaha desa, pengembangan komoditas unggulan, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk membuka peluang pemasaran ke pasar internasional.

Maulidan mengatakan pihaknya menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai kondisi dan potensi pelaku usaha desa kepada Wapres. Menurut dia, digitalisasi komoditas menjadi salah satu pembahasan yang diarahkan untuk mendukung perluasan akses pasar.

“Banyak sekali yang kami diskusikan terkait dengan potensi para pelaku usaha desa, komoditas kita, dan juga digitalisasi komoditas untuk pasar ekspor,” ujar Maulidan seusai pertemuan.

Menurut Maulidan, Wapres juga memberikan arahan agar penguatan pelaku usaha desa dilakukan dengan lebih banyak turun langsung ke lapangan serta memberikan dukungan kepada produsen di tingkat bawah.

Ia menyebut sejumlah komoditas yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, antara lain kopi, kakao, rumput laut, dan ikan.

“Arahan yang diberikan adalah memaksimalkan kegiatan di lapangan dan membantu para produsen di tingkat bawah, baik kopi, kakao, rumput laut, ikan, maupun komoditas lainnya, agar memperoleh kesempatan mendapatkan harga yang layak atas hasil produksinya,” kata Maulidan.

Penguatan pelaku usaha desa tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas yang dihasilkan masyarakat. Digitalisasi juga dinilai dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas akses pemasaran, termasuk ke pasar internasional.

Namun, perluasan pasar ekspor tidak hanya bergantung pada pemasaran digital. Kualitas produk, kapasitas produksi, kontinuitas pasokan, standar mutu, legalitas usaha, sertifikasi, hingga kemampuan memenuhi persyaratan negara tujuan juga menjadi faktor yang menentukan kesiapan produk desa memasuki pasar internasional.

Dalam pertemuan tersebut, pengembangan potensi ekonomi desa juga ditempatkan dalam konteks pemerataan ekonomi dan penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Maulidan mengatakan perhatian terhadap produsen di tingkat desa penting agar pelaku usaha yang menghasilkan komoditas memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik dari hasil produksinya.

“Penguatan pelaku usaha dari tingkat bawah penting agar produsen mendapatkan manfaat yang lebih baik dari kegiatan ekonomi yang mereka jalankan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu pembahasan mengenai pengembangan usaha desa dan pemanfaatan digitalisasi sebagai sarana memperluas akses pasar. Implementasi arahan tersebut selanjutnya akan bergantung pada program, pendampingan, infrastruktur digital, serta dukungan kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah dan desa.(AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru