Kahiyang Ayu Hadiri Rakor Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu di Jakarta

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 23 September 2026 - 18:35 WIB

4078 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Ketua Dekranasda sekaligus Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Kahiyang Ayu menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).

ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia Bagian Barat.

Rakor tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026). Pertemuan menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memperkuat kelembagaan Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembahasan rakor mencakup kedudukan, fungsi, hubungan kerja, hingga akuntabilitas organisasi. Penguatan tata kelola dinilai diperlukan agar ketiga lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang jelas dan sistematis, mulai dari struktur organisasi, pembagian kewenangan, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi.

Meski memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing, Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Kahiyang Ayu mengatakan rakor tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kader, dan masyarakat diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan di daerah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sumut.

“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kader, dan masyarakat sangat krusial untuk menjawab tantangan wilayah demi menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Sumut,” ujar Kahiyang.

Rakor tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan tata kelola ketiga lembaga, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.(AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru