Zulkifli Hasan Lantik Pengurus DPP PJS 2026–2027, Tantangan Konsolidasi Nasional Menanti

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 4 November 2026 - 20:59 WIB

4023 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Periode 2026–2027 oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.

Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Periode 2026–2027 oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan.

BATAM, ATAPKOTA.COM – Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Periode 2026–2027 oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menjadi momentum penting bagi organisasi tersebut untuk memperkuat konsolidasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pers.

Pelantikan berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PJS Tahun 2026 di Batam, Rabu (4/11/2026). Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menyampaikan ucapan selamat sekaligus mengingatkan para pengurus agar menjalankan amanah organisasi secara bertanggung jawab.

“Pada hari ini saya melantik saudara sebagai Pengurus DPP PJS. Artinya, secara resmi organisasi ini sah. Selamat melaksanakan tugas dan sukses selalu,” ujar Zulkifli Hasan.

Usai prosesi pelantikan, Zulkifli Hasan menyerahkan bendera pataka PJS kepada Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba. Penyerahan tersebut dilanjutkan dengan pengibaran pataka oleh Mahmud sebagai simbol kehormatan, persatuan, dan komitmen kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi.

Pelantikan itu menandai dimulainya masa kerja kepengurusan DPP PJS periode 2026–2027. Namun, legitimasi melalui prosesi pelantikan perlu diikuti dengan kerja organisasi yang terukur, terutama dalam meningkatkan kompetensi wartawan siber, menjaga profesionalisme jurnalistik, serta memperjuangkan perlindungan hukum bagi anggota.

PJS juga menghadapi tantangan untuk memastikan konsolidasi organisasi berjalan hingga tingkat daerah. Penguatan struktur kepengurusan harus disertai program pendidikan jurnalistik, peningkatan pemahaman terhadap kode etik, serta pendampingan terhadap wartawan yang menghadapi persoalan dalam menjalankan tugas profesinya.

Rangkaian pelantikan ditutup dengan foto bersama jajaran pengurus DPP PJS, Zulkifli Hasan, serta tamu undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau.

Pelantikan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Kepengurusan baru dituntut membuktikan komitmennya melalui program kerja yang konsisten, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta perkembangan pers siber di Indonesia. (Budi Yanto/PJS Babel)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru