Lantik 15 Pangulu dan 93 Anggota Maujana, Bupati Simalungun Tekankan Sinergi

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 4 November 2026 - 13:09 WIB

4010 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melantik 15 Pangulu terpilih hasil pemilihan antarwaktu untuk sisa masa jabatan 2023–2031 serta mengambil sumpah dan janji jabatan 93 anggota Maujana Nagori periode 2026–2034 di Balei Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu (4/11/2026).

Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melantik 15 Pangulu terpilih hasil pemilihan antarwaktu untuk sisa masa jabatan 2023–2031 serta mengambil sumpah dan janji jabatan 93 anggota Maujana Nagori periode 2026–2034 di Balei Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu (4/11/2026).

ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melantik 15 Pangulu terpilih hasil pemilihan antarwaktu untuk sisa masa jabatan 2023–2031 serta mengambil sumpah dan janji jabatan 93 anggota Maujana Nagori periode 2026–2034 di Balei Tuan Rondahaim, Kantor Bupati Simalungun, Pematang Raya, Rabu (4/11/2026).

Dalam pelantikan tersebut, Bupati menegaskan pentingnya sinergi antara Pangulu dan Maujana Nagori agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat di tingkat nagori berjalan dengan baik.

“Pangulu dan Maujana Nagori harus bekerja sama dan berjalan sejalan. Apabila tidak bersinergi, maka masyarakat yang menjadi korban,” tegas Anton Achmad Saragih.

Bupati mengingatkan para Pangulu agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga hadir sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Mereka diminta memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan warga, mudah ditemui, serta peka terhadap persoalan masyarakat kurang mampu, lanjut usia, warga yang sakit, hingga penanganan stunting.

Selain pelayanan publik, Bupati juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam pembangunan nagori. Ia meminta para Pangulu mengelola keuangan secara tertib, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta membangun koordinasi agar penggunaan anggaran tepat sasaran.

“Pangulu harus dapat bekerja sama dengan Maujana Nagori dan seluruh masyarakat di Nagori untuk bergotong royong memajukan nagori masing-masing,” ujarnya.

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan nagori tidak cukup diukur dari pelantikan dan kelengkapan struktur pemerintahan. Sinergi antara Pangulu dan Maujana harus diwujudkan melalui transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan yang berjalan, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun, Elyanto Purba, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan tahap akhir dari rangkaian pemilihan Pangulu antarwaktu dan pengisian keanggotaan Maujana Nagori Tahun 2026.

Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, roda pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di nagori diharapkan segera berjalan optimal.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan naskah pelantikan dan pengambilan sumpah serta janji jabatan oleh Bupati. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Pangulu dan anggota Maujana Nagori, serta penyematan tanda jabatan Pangulu.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/147/2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Antarwaktu dan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 100.3.3.2/109/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengisian Keanggotaan Maujana Nagori Tahun 2026.

Hadir sebagai saksi, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mudahalam Purba, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Albert R. Saragih. Prosesi juga disaksikan rohaniwan dari agama Islam, Kristen, dan Katolik.

Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, Kasdim 0207/Simalungun Mayor Inf. Prawoto, Kajari Simalungun Munawal Hadi, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, jajaran pimpinan perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Simalungun, serta keluarga Pangulu yang dilantik.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Bupati Simalungun dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dilanjutkan dengan foto bersama.

Ke depan, masyarakat perlu melihat bagaimana komitmen sinergi tersebut diterapkan dalam praktik pemerintahan nagori. Transparansi anggaran, pengawasan Maujana, pemerataan pelayanan, dan tindak lanjut persoalan warga menjadi ukuran penting untuk menilai keberhasilan kepemimpinan di tingkat nagori.(AP/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru