ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Dugaan peredaran pod getar atau vape yang disinyalir mengandung zat etomidate di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Kota Pematangsiantar menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Siantar-Simalungun.
Organisasi mahasiswa hukum tersebut mendesak Polres Pematangsiantar segera melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat terkait dugaan peredaran cairan vape yang mengandung zat anestesi tersebut.
Wakil Ketua DPC PERMAHI Siantar-Simalungun, Juan Panjaitan, Senin (9/11/2026), mengatakan informasi dugaan peredaran pod getar itu diperoleh pihaknya dari masyarakat. Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan aktivitas peredaran vape yang diduga mengandung etomidate di salah satu THM di Kota Pematangsiantar.
Menurut Juan, informasi tersebut tidak boleh diabaikan. Aparat kepolisian harus segera melakukan penelusuran secara profesional, objektif, dan menyeluruh guna memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.
PERMAHI menilai persoalan ini serius karena etomidate bukan zat yang dapat digunakan sembarangan. Etomidate merupakan obat anestesi yang telah masuk dalam kategori Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Penyalahgunaan zat tersebut melalui cairan rokok elektrik berpotensi menimbulkan risiko kesehatan serius, termasuk gangguan kesadaran dan penekanan sistem pernapasan. Dengan demikian, dugaan penggunaannya sebagai campuran liquid vape perlu mendapatkan perhatian serius aparat penegak hukum.
Desakan PERMAHI juga dikaitkan dengan sikap tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagaimana diberitakan Kabar Reskrim pada 31 Oktober 2026. Dalam pemberitaan tersebut, Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian, khususnya para Kapolres, serius menindaklanjuti informasi dan laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran narkotika.
Bahkan, Kapolri disebut menegaskan akan mengevaluasi Kapolres yang tidak menunjukkan hasil nyata dalam pemberantasan narkoba.
“Jika tidak ada catatan penangkapan narkoba, maka Kapolresnya saya ganti. Nanti diganti dengan yang berani,” demikian pernyataan Kapolri sebagaimana dikutip dalam pemberitaan tersebut.
Kapolri juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak terjebak pada prinsip no viral, no justice. Artinya, aparat tidak boleh menunggu suatu persoalan menjadi viral terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.
Bagi DPC PERMAHI Siantar-Simalungun, pernyataan tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata di seluruh wilayah hukum kepolisian, termasuk Kota Pematangsiantar.
PERMAHI mengingatkan, keberanian aparat dalam memberantas narkotika tidak cukup ditunjukkan melalui pernyataan dan komitmen di hadapan publik. Keseriusan tersebut harus terlihat dari tindak lanjut terhadap informasi masyarakat, termasuk dugaan aktivitas peredaran narkotika yang berpotensi menyasar lingkungan tempat hiburan malam.
Sorotan ini semakin relevan setelah Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/3/INST/2026 tentang Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape di Provinsi Sumatera Utara.
Kebijakan yang ditetapkan pada 3 Juni 2026 tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika dan zat berbahaya. Instruksi tersebut juga meminta kepala daerah melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Atas dasar itu, DPC PERMAHI Siantar-Simalungun meminta Polres Pematangsiantar segera menindaklanjuti informasi yang diterima dengan melakukan penyelidikan, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, serta memastikan kandungan cairan vape melalui pemeriksaan laboratorium apabila ditemukan barang bukti.
PERMAHI juga menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak terdapat tindak lanjut yang jelas dari Polres Pematangsiantar.
“Kami tidak ingin informasi yang disampaikan masyarakat justru berhenti tanpa kejelasan. Kapolri sendiri sudah menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara serius dan tidak boleh menunggu viral terlebih dahulu. Apabila Polres Pematangsiantar tidak menindaklanjuti informasi ini secara serius, kami akan menyurati Kapolda Sumatera Utara hingga Kapolri agar persoalan ini mendapat perhatian dan pengawasan langsung,” tegas DPC PERMAHI Siantar-Simalungun.
PERMAHI menegaskan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan keberanian, keseriusan, dan konsistensi aparat penegak hukum.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut penegakan hukum, melainkan juga perlindungan masyarakat dan keselamatan generasi muda.
Kini, publik menunggu langkah konkret Polres Pematangsiantar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Penyelidikan yang transparan dan profesional menjadi penting agar dugaan peredaran narkotika tidak dibiarkan tanpa kepastian hukum.
Laporan : Larsen Simatupang – atapkota.
