Sertifikasi Halal Dorong UMKM Bantur Naik Kelas, Kemenag Gandeng Pesantren Tani

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 22 Juli 2025 - 12:30 WIB

40515 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan Kemenag, Rakhmat Hidayat, S.H., M.Si., menggelar sosialisasi sekaligus pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Bantur.

Perwakilan Kemenag, Rakhmat Hidayat, S.H., M.Si., menggelar sosialisasi sekaligus pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Bantur.

ATAPKOTA.COM, MALANG – Upaya mendorong kemajuan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini, Kementerian Agama Kabupaten Malang melalui Rakhmat Hidayat, S.H., M.Si., menggelar sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Kecamatan Bantur.

Kegiatan tersebut dilangsungkan pada Selasa (22/7/2025) di Pesantren Tani Indonesia, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Pesantren ini diasuh oleh KH. Ali Usman, S.Pd., M.Pd., dan berlokasi di RT 16 RW 04 Dusun Tunjungsari.

Dalam sesi tersebut, pelaku UMKM mendapat pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai strategi peningkatan daya saing produk. Rakhmat Hidayat menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya soal pemenuhan syariat, tetapi juga nilai jual di pasar yang lebih luas.

“Dengan sertifikasi halal, produk UMKM memiliki nilai tambah dan lebih dipercaya. Apalagi konsumen muslim kini semakin sadar kehalalan produk,” ujarnya.

Sementara itu, KH. Ali Usman menyampaikan bahwa Pesantren Tani Indonesia berkomitmen menjadikan pesantren sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin pesantren tidak hanya mencetak santri berilmu, tetapi juga membina UMKM yang mandiri dan berdaya saing. Sertifikasi halal adalah langkah penting untuk itu,” jelasnya.

Pesantren Tani Indonesia selama ini dikenal aktif dalam pembinaan UMKM, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan produk berbasis kearifan lokal. Program sertifikasi halal ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pelaku usaha yang siap bersaing di pasar nasional dan internasional.

Kolaborasi antara Kementerian Agama dan pesantren ini diharapkan bisa memperkuat ekosistem usaha mikro yang berbasis nilai keislaman dan kemandirian ekonomi umat.

Wartawan : Arifpin setro

Berita Terkait

PERINTIS 10 Hari Diterapkan, Nusron Tekankan Sinergi ATR/BPN, Bapenda dan PPAT
Pemkab Malang Salurkan Bantuan Baznas di Bantur, Penerima Didorong Bangun Usaha Produktif
Haflah Akhirussanah YPI Nurul Huda Bantur Berlangsung Meriah, Lepas Siswa dan Peringati Haul Pendiri
TGDP II HPI Kabupaten Malang Ditutup, Cetak Pramuwisata Profesional untuk Dongkrak Pariwisata
Guru di Pamekasan Rasakan Manfaat TPG, Pembelajaran Makin Interaktif Berbasis Teknologi
Rakorwil PSI Jatim di Malang, Perkuat Struktur Partai hingga Tingkat Desa
Diduga Terlibat Kasus Penculikan Anak, Tiga Penjual Pupuk Diamankan Warga Desa Srigonco
Tiba di Jawa Timur, Presiden Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Merah Putih

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru