ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., memerintahkan Sekretaris Daerah, Junaedi A. Sitanggang, S.STP., M.Si., menjalin komunikasi hati ke hati dengan pedagang. Instruksi ini bertujuan agar relokasi pedagang eks Gedung IV Pasar Horas berjalan lancar, nyaman, dan tanpa gejolak.
Dalam kunjungannya, Junaedi mendengar langsung aspirasi pedagang. Ia menegaskan pemerintah menyiapkan fasilitas penting di lokasi baru.
“Tadi ada pedagang bertanya tentang toilet, nanti kita sediakan. Untuk pemindahan, sudah ada troli sorong untuk mengangkut barang,” kata Junaedi.
Pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir Jalan Merdeka akhirnya bersedia bergeser ke Jalan Merdeka Bawah. Relokasi ini menjadi syarat penting sebelum Gedung IV Pasar Horas, yang terbakar tahun lalu, dirobohkan.
Junaedi bersama Direktur Utama PD Pasar Horas Jaya, Bolmen Silalahi, dan sejumlah pimpinan OPD, berjalan menyisiri lapak pedagang. Mereka berinteraksi langsung, mendengar keluhan, sekaligus memberi solusi.
Awalnya pedagang khawatir akan telantar. Namun Junaedi meyakinkan fasilitas listrik dan air sudah disiapkan. Ia juga menegaskan relokasi menjadi jalan agar pembongkaran gedung berjalan cepat.
“Setelah gedung diratakan, paling lama akhir November pedagang kembali berjualan di lahan eks Gedung IV,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Junaedi menargetkan relokasi selesai pada Selasa (30/9/2025). Para pedagang akhirnya setuju.
“Syukurlah sudah mendapat penjelasan dari Bapak Sekda, kami tidak khawatir telantar lagi,” ujar seorang pedagang.
Ia memastikan kios pedagang tidak akan rusak. Justru, petugas Pemko akan membantu pemindahan. Usai berdialog, Junaedi memimpin apel kesiapsiagaan relokasi.
Selain pedagang, pemilik toko di Jalan Merdeka Bawah juga setuju dengan relokasi. Pemerintah menegaskan batas lapak hanya sampai empat ruko sebelum Perguruan/Masjid Muhammadiyah. Dari pantauan, Perumda Air Minum Tirta Uli sudah memasang instalasi air untuk pedagang.
Relokasi ini menjadi uji kepemimpinan Pemko. Keberhasilan atau kegagalan akan terlihat dari cara pemerintah menepati janji fasilitas dan kenyamanan pedagang. (Larsen)
