62 Desa Blank Spot, Gubernur Bobby Nasution Dorong Telkom Atasi Blank Spot di Sumut

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 6 Oktober 2025 - 17:36 WIB

40336 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya pemerataan akses internet di seluruh wilayah Sumut. Ia menginginkan agar tidak ada lagi kawasan di provinsi ini yang mengalami blank spot atau area tanpa sinyal internet, terutama di empat sektor utama: kawasan perekonomian, pariwisata, daerah tertinggal, dan perkotaan.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Telkom Indonesia di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (6/10/2025).

“Untuk saat ini, kita fokus pada kawasan daerah tertinggal seperti di Pulau Nias. Sebelumnya ada empat kabupaten yang berstatus daerah tertinggal, sekarang tinggal satu, yaitu Nias Utara,” ujar Bobby.

Menurutnya, dukungan konektivitas digital juga sangat dibutuhkan di kawasan pariwisata dan ekonomi, terutama daerah yang banyak dikunjungi wisatawan.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby memperkenalkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan konsep CERDAS pelayanan publik yang Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif. Program ini mendorong digitalisasi layanan publik melalui perluasan jaringan internet di berbagai ruang publik di Sumut.

Gubernur Bobby juga menceritakan pengalamannya saat kunjungan kerja ke perbatasan Labuhanbatu Utara (Labura) dan Kabupaten Toba. Di wilayah tersebut, ia menemukan masih ada titik yang belum memiliki akses internet maupun listrik.

“Ada beberapa titik di Sumut yang belum bisa mengakses internet. Kami berharap Telkom dapat mendukung program Pemprov Sumut untuk memperluas jaringan ke wilayah tersebut,” kata Bobby.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan bahwa dari total 5.662 desa di Sumut, terdapat 62 desa di 10 kabupaten yang masih belum memiliki akses internet.

Kesepuluh kabupaten tersebut meliputi Humbang Hasundutan, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Nias Selatan, Karo, Toba, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, dan Padanglawas Utara (Paluta).

“Dari 62 desa tersebut, 31 di antaranya berada di Kabupaten Paluta,” sebut Erwin.

Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President PT Telkom Regional I Sumatera, Dwi Pratomo Juniarto, menyampaikan kesiapan Telkom untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumut dalam memperluas jaringan internet di daerah-daerah prioritas.

“Setelah ini kami akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan titik-titik yang belum terlayani dan menjadi prioritas pengembangan fasilitas internet,” jelas Dwi Pratomo. (RAP)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru