Pemprov Sumut Perkuat Pembangunan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 23 Oktober 2025 - 16:25 WIB

40327 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara  (Sumut) Togap Simangunsong membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Ballroom Grand Mercure Hotel Jalan Sutomo Nomor 1 Medan, Kamis (23/10/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Ballroom Grand Mercure Hotel Jalan Sutomo Nomor 1 Medan, Kamis (23/10/2025).

ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berkomitmen memperkuat pembangunan kependudukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong saat membuka kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (23/10/2025).

Dalam sambutannya, Togap menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan inti dari pembangunan manusia Indonesia. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam menciptakan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

“Pembangunan kependudukan adalah inti dari pembangunan manusia. Kita harus bersinergi menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Togap.

Ia menjelaskan, Pemprov Sumut telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penduduk, antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis serta kerja sama lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

“Mulai 1 Oktober lalu, seluruh kabupaten/kota di Sumut telah melaksanakan kerja sama dengan fasilitas kesehatan dalam program pelayanan kesehatan gratis. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sestama BKKBN) Budi Setiyono menekankan pentingnya menata kembali arah pembangunan kependudukan secara berkelanjutan. Ia menilai, pembangunan kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas hidup dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas pelayanan publik.

“Kita perlu memastikan setiap warga negara memiliki jaminan hidup layak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perumahan. Pembangunan kependudukan harus menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan,” tegas Budi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, dan infrastruktur agar bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi bangsa, bukan sebaliknya menjadi beban pembangunan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah se-Sumut, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Forum ini diharapkan menghasilkan peta jalan pembangunan kependudukan Sumut sebagai pedoman dalam memperkuat kualitas manusia menuju masyarakat yang unggul, maju, dan berkelanjutan. (AK1)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru