ATAPKOTA.COM – Usai meninjau Pasar Jagasatru, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerjanya di Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan meninjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Jumat (24/10/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengawal program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Setibanya di lokasi, Wapres disambut oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Rhizal Umami Haffi, serta jajaran Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Cirebon. Ia kemudian meninjau ruang belajar, asrama, dan berbagai fasilitas sekolah, sembari memantau langsung proses kegiatan belajar-mengajar.
Dalam dialognya, Wapres mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan agar seluruh kebutuhan sarana pembelajaran segera diinventarisasi dan dipenuhi, sehingga proses belajar siswa berjalan lebih optimal.
Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Santi Rahayu, mengakui masih ada kebutuhan yang dalam proses pengadaan, seperti seragam dan perangkat komputer. Menanggapi hal itu, Wapres memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan mekanisme distribusi bantuan sarana pendidikan yang kini memasuki tahap tender.
“Tadi Pak Wapres menyampaikan bahwa proses tender sudah berjalan, tinggal menunggu waktu pendistribusian ke Sekolah Rakyat,” terang Santi.
Santi menambahkan, program Sekolah Rakyat memberikan manfaat besar bagi keluarga pra-sejahtera di Cirebon. “Alhamdulillah, sejak diluncurkan 6 Juli lalu, Cirebon sudah memiliki dua rombel SD dan dua rombel SMP,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program ini melibatkan tiga satuan tugas lintas instansi, yakni Dinas Sosial untuk rekrutmen siswa, Dinas Pendidikan untuk penyediaan tenaga pendidik, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk sarana dan prasarana. Seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga Desil 1 dan 2, atau masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui kunjungan ini, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Ia menilai pemerataan akses pendidikan merupakan kunci utama membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. (AK1)
