Pemko Medan Gandeng Tani Merdeka Dorong Pertanian Kota Inovatif dan Berkelanjutan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Minggu, 2 November 2025 - 21:00 WIB

40256 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri pelantikan pengurus kecamatan Tani Merdeka se-Kota Medan di Thayyiba Hall, RM Wong Solo, Minggu (2/11/2025).

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri pelantikan pengurus kecamatan Tani Merdeka se-Kota Medan di Thayyiba Hall, RM Wong Solo, Minggu (2/11/2025).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh dan siap berkolaborasi dengan Tani Merdeka Indonesia Kota Medan untuk mengembangkan pertanian perkotaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menghadiri pelantikan pengurus kecamatan Tani Merdeka se-Kota Medan di Thayyiba Hall, RM Wong Solo, Minggu (2/11/2025).

Rico Waas mengapresiasi semangat para pengurus dari 21 kecamatan yang baru dilantik. Ia berharap gerakan tersebut dapat bersinergi dengan Pemko Medan dalam memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi warga.

Menurutnya, pola pertanian masa kini tidak lagi bergantung pada lahan luas seperti puluhan tahun lalu. Dengan teknologi, pertanian kota kini bisa dikembangkan melalui konsep urban farming dan vertical farming.

“Mari kita cari teknologi terbaik dan libatkan generasi muda untuk membangun pertanian kota yang modern,” tegasnya.

Rico menambahkan, salah satu penyebab inflasi di Medan adalah naiknya harga cabai akibat gagal panen. Karena itu, program Tani Merdeka di 21 kecamatan menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga pangan sekaligus mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ini peluang besar bagi Tani Merdeka untuk menjadi pemasok utama bahan pangan lokal,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tani Merdeka Indonesia Kota Medan, H. Agus Suriyono, menjelaskan bahwa setelah pelantikan di tingkat kecamatan, kepengurusan akan segera dibentuk di 151 kelurahan dalam waktu tiga bulan.

Agus menegaskan, pihaknya telah mengembangkan budidaya cabai, lele, maggot, dan anggur, termasuk sistem hidroponik dan akuaponik. Seluruh limbah organik dari rumah tangga, hotel, serta restoran akan dikelola menjadi pupuk kompos dan pakan ternak.

“Kami siap menjadi mitra strategis pemerintah, membantu menekan inflasi dan memperkuat ekonomi warga,” katanya.

Kegiatan itu juga dihadiri Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Ketua DPW Tani Merdeka Sumut M. Husni, serta jajaran Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula penandatanganan MoU Pengelolaan Limbah Organik dan Makanan Berlebih antara Tani Merdeka Medan, PD Pasar Medan, PHRI Sumut, dan IHGMA Sumut. (Mery/red)

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru