P-APBD 2025: Bupati Simalungun Dorong Pangan, Pendidikan, dan Infrastruktur

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 8 September 2025 - 14:16 WIB

40305 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna penyampaian pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Simalungun.

Rapat Paripurna penyampaian pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Simalungun.

ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, secara resmi menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Simalungun.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Senin (8/9/2025). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Sugiarto, bersama wakil ketua dan anggota DPRD lainnya.

Selain itu, rapat juga dihadiri Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, staf ahli bupati, para asisten, dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Simalungun.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Anton Achmad Saragih menjelaskan bahwa penyusunan rancangan P-APBD dimulai dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD. Kedua dokumen tersebut menjadi pedoman utama dalam menentukan arah dan prioritas belanja daerah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa perubahan APBD ini didorong oleh kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Kebijakan itu menekankan efisiensi belanja APBN dan APBD 2025, dengan fokus pada swasembada pangan, pendidikan, program makan bergizi gratis, serta pembenahan infrastruktur untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Adapun rincian rancangan P-APBD 2025 terdiri dari:

  • Pendapatan: Rp 2.900.158.624.725,32

  • Belanja: Rp 3.005.845.338.777,06

  • Defisit: Rp -105.686.714.051,74

  • Penerimaan pembiayaan: Rp 113.186.714.051,74

  • Pengeluaran pembiayaan: Rp 7.500.000.000,00

  • Pembiayaan netto: Rp 105.686.714.015,74

Menurut Bupati, rancangan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis jangka pendek untuk mendukung prioritas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun. (Hms/red)

Berita Terkait

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Lantik 15 Pangulu dan 93 Anggota Maujana, Bupati Simalungun Tekankan Sinergi
Pencarian Wisatawan di Danau Toba Berakhir, Korban Ditemukan Tim Basarnas
Pemkab Simalungun Luncurkan QRISPATI di Swembath Bahapal, Pembayaran Tiket Wisata Kini Digital
Subuh Keliling di Tapian Dolok, Polres Simalungun Serap Aspirasi Warga
Deklarasi Simalungun Bersinar, Kapolres Ajak Generasi Muda Perkuat Mental Tolak Narkoba
Longsor di Silou Kahean Tutup Akses Warga, Pemkab Simalungun Siapkan Penanganan
Jalan Rusak di Dolok Batu Nanggar Disorot, Pemkab Simalungun Sepakati Empat Langkah Penanganan

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru