Bupati Asahan: Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas, Birokrasi Diminta Bergerak Cepat

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Rabu, 17 September 2025 - 20:58 WIB

40364 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.,

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si.,

ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menegaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) di Aula Melati.

“Saat ini masyarakat menunggu hasil kerja kita. Karena itu, sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan adalah prioritas penting Pemkab Asahan. RPJMD baru selesai disusun, dan pedoman tersebut akan menjadi arah kerja lima tahun ke depan. Selain jalan, perhatian kita juga menyentuh kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik sebagai kebutuhan mendasar rakyat. Semua akan berjalan bertahap sesuai prioritas, namun komitmen kita jelas: pembangunan harus bergerak dan hasilnya dirasakan rakyat,” tegas Bupati.

Ia menekankan birokrasi harus bergerak cepat agar hasil pembangunan segera sampai ke masyarakat.

“Program tidak boleh lambat. Rakyat menunggu hasil nyata. Karena itu, Satgas yang kita bentuk hari ini harus menjadi mesin percepatan perubahan. Jangan ada kebijakan berhenti di meja rapat, semua harus turun ke lapangan dan direalisasikan,” ujarnya.

Bupati menegaskan percepatan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari Satgas atau proyek fisik, melainkan dari kesungguhan birokrasi menjawab kebutuhan rakyat. Pemerintah harus bergerak dengan ukuran jelas, komunikasi terbuka, dan manfaat nyata. “Yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tetapi juga kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah hadir dengan solusi dan kerja nyata,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., menegaskan pentingnya respons cepat dari seluruh perangkat daerah.

“Program nasional adalah peluang besar yang harus kita jemput. OPD dan camat harus responsif, tidak boleh ada yang terlewat. Saudara juga dituntut menjawab tantangan di lapangan, menggali potensi PAD, dan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi daerah,” kata Wabup.

Ia menambahkan pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. “Ingat, kita bukan antikritik. Kritik adalah vitamin yang harus kita jawab dengan kerja keras dan kerja nyata. Buka akses informasi seluas-luasnya agar masyarakat mengetahui apa yang kita kerjakan dan sejauh mana capaian yang sudah diraih,” ungkapnya.

Melalui strategi baru ini, Pemkab Asahan menegaskan bahwa visi Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan bukan sekadar slogan. Setiap kebijakan akan dipantau, setiap program dievaluasi, dan setiap hasil diukur dari kepuasan masyarakat. Rakorpem kini bukan lagi forum rutin, tetapi panggung percepatan. Dari sini lahir instruksi tegas agar birokrasi bekerja lebih lincah, responsif, dan berdampak nyata bagi rakyat. (Do/red)

Berita Terkait

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan
Asahan Jalani Penilaian Akhir Kabupaten Ber-Aksi 2026, KPK Soroti Implementasi di Lapangan
Borong Dua Prestasi di Jambore PKK Sumut 2026, Asahan Juara 1 dan Juara 3
Wabup Asahan Tutup Turnamen Minisoccer 2026, Ini Daftar Juara SD hingga SMA
Pemkab Asahan Perkuat Sinergi Lintas Sektor untuk Buka Peluang Kerja dan Tekan Pengangguran
Dukung Swasembada Pangan, Bupati Asahan Serahkan 77 Unit Alsintan kepada Kelompok Tani
Wakil Bupati Asahan Rianto Terima Lencana Darma Bakti pada Hari Pramuka ke-65 Sumut
Wakil Bupati Asahan Dorong Penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies Terpadu

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru