Dugaan Pungutan di SDN 091608 Sinaksak, Kepala Sekolah Buka Suara

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 20 April 2026 - 19:42 WIB

40451 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala SD Negeri 091608 Sinaksak, Jhonwaker Purba, S.Pd.

Kepala SD Negeri 091608 Sinaksak, Jhonwaker Purba, S.Pd.

ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN — Wartawan media ATAPKOTA.com kembali menelusuri dugaan pungutan terkait pengurusan kenaikan pangkat dan sertifikasi guru di SD Negeri 091608 Sinaksak, pada Senin (20 April 2026).

Kepala SD Negeri 091608 Sinaksak, Jhonwaker Purba, S.Pd., membantah adanya praktik pungutan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Ia menegaskan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan tanpa biaya tambahan kepada guru.

“Tidak ada pengutipan terhadap para guru. Jika ada yang menyatakan demikian atau terdapat laporan, silakan disampaikan ke dinas terkait untuk ditindaklanjuti,” ujar Jhonwaker saat dikonfirmasi di Kantornya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah informasi yang beredar mengenai dugaan pungutan dalam proses pengurusan berkas kenaikan pangkat dan sertifikasi.

Baca Sebelumnya :  Kepsek Diduga Menghindar, Korwil Tak Bisa Dihubungi, Isu Pungli 200–300 Ribu per Guru Mencuat

Untuk memastikan informasi tersebut, wartawan juga berupaya mengonfirmasi kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Tapian Dolok, Agustinus Sitanggang. Namun, yang bersangkutan tidak berada di kantor saat didatangi.

Seorang staf kantor Korwil, Yodi, menyebut Agustinus sedang berada di lapangan.

“Pak Korwil baru saja keluar untuk meninjau lapangan,” kata Yodi.

Upaya konfirmasi lanjutan melalui nomor telepon yang bersangkutan belum berhasil, karena nomor yang dihubungi dalam kondisi tidak aktif.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Korwil Tapian Dolok maupun Dinas Pendidikan terkait informasi dugaan pungutan tersebut.

Kontributor : Trikut Simatupang-atapkota.com.

Berita Terkait

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen
Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi
Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH
Kasat Lantas Polres Simalungun Gelar Pelatihan Safety Riding di PT Aice Sei Mangkei, Laka Lantas Turun 30 Persen Selama Operasi Patuh Toba 2026
BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun
Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN
Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru