ATAPKOTA, MEDAN – Melalui skema yang proporsional, Pemprov Sumut optimis paling lambat target Universal Health Coverage (UHC) 98,6% akan tercapai tahun depan.
Saat ini, UHC Pemprov Sumut berada di angka 94,43% atau sekitar 14 juta penduduk Sumut memiliki jaminan kesehatan.
Untuk sekitar 1 juta pendudukan yang belum tercover, Pemprov mengambil langkah percepatan melalui skema pembagian anggaran proporsional antara pemerintah kabupaten/kota (80%) dan Pemprov Sumut (20%).
“Melalui cost yang proporsional dan ini sudah disepakati oleh semua kepala daerah, maka kita akan mencapai target yang telah ditentukan, bila semua berjalan sesuai yang kita harapkan (paling cepat) kemungkinan bulan Agustus kita telah mencapai UHC 98,6%,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Armand Effendy Pohan di Acara Rakor Iuran Pemda dan Penguatan Kebijakan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Program JKN untuk Wilayah Sumut dan Aceh di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (3/6).
Effendy Pohan berharap, Pemkab dan Pemko se-Sumut terus mendorong percepatan pencapaian target UHC. Program ini merupakan program prioritas Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, dan juga program nasional.
“Ini kerja kita bersama, berkolaborasi untuk mencapai target tersebut agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Effendy Pohan.
Asisten Deputi SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Wilayah I Iwan Adriyadi mengatakan, sampai April 2025 ada 1.933 fasilitas kesehatan (Faskes) di Aceh dan Sumut, dan 257 Rumah Sakit (RS) bisa diakses oleh seluruh peserta JKN. Menurut Iwan, total biaya pelayanan untuk kedua provinsi ini selama tahun 2024 sebesar Rp12,66 triliun.
“Pembiayaan untuk kesehatan di kedua provinsi ini sangat besar, tahun ini sampai April itu sekitar Rp3,6 triliun, estimasi akan ada peningkatan tahun ini menjadi sekitar Rp15 triliun,” kata Iwan Adriyadi.
Hadir pada Rakor ini secara daring Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Horas Mauritz Panjaitan dan Kepala Daerah se-Sumut. Juga hadir secara langsung jajaran pengurus JKN Aceh-Sumut serta OPD terkait Pemprov Sumut serta Pemprov Aceh. (and)/PR
