ATAPKOTA, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Asahan melakukan audiensi resmi dengan Menteri Sosial RI, Dr. H. Syaifullah Yusup, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (26/6).
Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP memimpin pertemuan tersebut, didampingi sejumlah pejabat daerah. Mereka hadir untuk memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
Dalam dialog itu, Pemkab Asahan menyampaikan beberapa usulan strategis. Salah satunya, perluasan BPJS Kesehatan PBI bagi warga miskin yang telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jaminan kesehatan adalah kebutuhan dasar. Banyak warga rentan masih belum terlindungi akibat terbatasnya kuota nasional,” tegas Rianto.
Selain jaminan kesehatan, Pemkab Asahan menggagas program Sekolah Rakyat sebagai solusi alternatif bagi anak putus sekolah dan keluarga prasejahtera. Sekolah ini akan fokus pada pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta penguatan nilai budaya lokal.
Tak hanya itu, Pemkab juga mendorong:
-
Penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
-
Bantuan alat bantu untuk disabilitas
-
Dukungan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
-
Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berbasis Rumah Sejahtera Terpadu
Menteri Sosial, Dr. Syaifullah Yusup, mengapresiasi usulan yang diajukan Pemkab Asahan.
“Saya menghargai inisiatif daerah. Program berbasis data akurat adalah fondasi keadilan sosial,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan dokumen resmi dari Pemkab Asahan dan sesi foto bersama. Kegiatan ini memperkuat semangat sinergi antarlevel pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah ini membuktikan bahwa Pemkab Asahan aktif memperjuangkan hak-hak warga miskin. Kolaborasi dengan Kementerian Sosial menjadi fondasi penting menuju daerah lebih sejahtera dan adil.(do)/kr
