Medan Masuk Nominasi Paritrana Award 2025, Fokus Lindungi Pekerja

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 16 September 2025 - 18:07 WIB

40215 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti sesi wawancara bersama tim penilai dari Dinas Ketenagakerjaan Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Zoom Meeting di Command Center Kantor Wali Kota, Selasa (16/9/2025).

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti sesi wawancara bersama tim penilai dari Dinas Ketenagakerjaan Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Zoom Meeting di Command Center Kantor Wali Kota, Selasa (16/9/2025).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Kota Medan resmi masuk nominasi Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti sesi wawancara bersama tim penilai dari Dinas Ketenagakerjaan Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Zoom Meeting di Command Center Kantor Wali Kota, Selasa (16/9/2025).

Paritrana Award merupakan penghargaan tahunan Pemerintah Pusat melalui Kemenko PMK bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang dinilai berhasil menjalankan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

Dalam paparannya, Rico Waas menegaskan Pemko Medan memiliki tanggung jawab besar memastikan pekerja, baik formal maupun informal, mendapat perlindungan yang layak.

“Kami berkomitmen melalui dokumen RPJMD dan RPJPD 2045. Target kami, pada 2030 Kota Medan mencapai universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelasnya.

Menurut Rico, komitmen itu diperkuat melalui dukungan anggaran di empat perangkat daerah: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Ketapang, dan BKAD. Selain itu, Pemko juga menerbitkan regulasi berupa Perda, Instruksi Wali Kota, dan Surat Edaran. Salah satunya mendorong perusahaan menyalurkan CSR pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Inovasi lain, kami minta Kepala Lingkungan (Kepling) meng-cover minimal 25 orang untuk masuk BPJS Ketenagakerjaan, meski tanpa APBD. ASN juga kami minta mengikutsertakan pekerja di rumah maupun lingkungannya,” tambahnya.

Data terbaru menunjukkan jumlah kepesertaan Jamsostek di Medan mencakup 15.669 badan usaha, 11.047 non-ASN, 1.984 guru honor, 2.001 kepala lingkungan, 273.179 pekerja formal, 130.175 pekerja informal, serta 68.714 pekerja jasa konstruksi.

Selain itu, Pemko Medan menggunakan APBD untuk melindungi 30.485 pekerja rentan, termasuk nelayan, pedagang, pekerja rumah tangga, pemulung, penggali kubur, hingga guru mengaji.

“Semua pekerja di Medan harus terlindungi, karena mereka adalah tumpuan keluarga. Jika musibah terjadi, perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan sangat berarti,” tegas Rico Waas.

Dengan langkah ini, Pemko Medan berharap bisa meraih Paritrana Award 2025 sekaligus memperkuat jaring perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. (Mery/red)

Berita Terkait

Wali Kota Medan Izinkan Stadion Teladan Jadi Homebase PSMS Medan
Warga Silalas Keluhkan Air Bersih Sekolah hingga Ancaman Banjir, Pemko Medan Didesak Bergerak Cepat
BPJS Puji Transformasi Kesehatan Medan, Rico Waas Peringatkan Rumah Sakit yang Menolak Pasien
1.218 Orang Berebut Pelatihan Kerja Pemko Medan, Hanya 200 Diterima: Bagaimana Nasib Pencari Kerja Lainnya
Lebih dari 3 Hektare Lahan RPH Medan Belum Produktif, Pemko Dorong Kerja Sama Investor
Kapolda Sumut Dengarkan Keluhan Ojol di Medan, Patroli Malam Diperintahkan Diperkuat
Operasi Patuh Toba 2026 di Medan Amplas, Polda Sumut Temukan Pengendara Tanpa Helm dan Kelengkapan Kendaraan
Minggu Kasih di Gereja Katedral Medan, Kapolda Sumut Ajak Masyarakat Jaga Kebhinekaan dan Lawan Narkoba

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 22:21 WIB

Dugaan Kayu Hutan Hatonduhan Masuk Pematangsiantar, Sejumlah Sawmill Diminta Buka Dokumen

Kamis, 5 November 2026 - 21:22 WIB

Wesly Silalahi Terima Pokok Pikiran DPRD Pematangsiantar, Prioritas dan Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan

Kamis, 5 November 2026 - 21:11 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan, Kepala KPH Pematangsiantar Janji Turunkan Petugas Ke Lokasi

Kamis, 5 November 2026 - 20:04 WIB

Perambahan Hutan Hatonduhan Disorot DPRD Sumut, Komisi A Minta Laporan Resmi KPH

Kamis, 5 November 2026 - 18:30 WIB

BPKP Dorong Transparansi Dana Desa, 200 Camat dan Pangulu Ikuti Workshop di Simalungun

Kamis, 5 November 2026 - 17:40 WIB

Asahan Raih Nilai 97,30 Kategori Istimewa, KPK Temukan 11 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Kamis, 5 November 2026 - 17:25 WIB

Rakernas III PJS Tetapkan Tujuh Rekomendasi, Targetkan UKW di 26 Provinsi

Kamis, 5 November 2026 - 17:15 WIB

KPK Beri Nilai 97,30 Persen kepada Pemkab Asahan, Sejumlah Catatan Perbaikan Tetap Disampaikan

Berita Terbaru